Vaksin Gotong Royong Pakai Sinopharm Dan Sputnik, Dilaksanakan Mei Pekan Ketiga

“Bila Sinovac dibolehkan untuk vaksin mandiri, bisa jadi jatah untuk yang free of charge berkurang karena penguasa berani membeli lebih mahal. Pemerintah berencana untuk memulai program vaksinasi mandiri atau gotong royong pada bulan ini. Ada sekitar three,5 juta dosis vaksin yang disiapkan untuk program vaksinasi mandiri ini. Pemerintah berupaya mempercepat program vaksinasi Covid-19 tahun ini untuk mencapai kekebalan komunitas dan pemulihan ekonomi nasional.

Vaksinasi Mandiri Lebih Murah Ketimbang Ongkos Pandemi Pengusaha akan membeli vaksin di luar pengadaan pemerintah seperti Sinopharm, Novavax, atau Sputnik V Rusia. Selain Sinovac, Novavax, Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna, pemerintah lewat Bio Farma juga memesan vaksin Johnson & Johnson. Kita membantu agar rakyat bisa mendapat vaksin lebih cepat dengan menggunakan jalur-jalur swasta.

“Apa yang sekarang terjadi itu di luar Badan POM, bukan kami untuk menilai itu. Jadi kami tidak terlibat di dalamnya,” ungkap Penny dalam telekonferensi pers, Jumat (16/4). Terkait, keberlanjutan uji klinis ini, Penny menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dengan kelanjutan penelitian yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto. Menurutnya, pihak BPOM sudah memberikan penilaian pada uji klinik fase 1 dan menunggu perbaikan dari peneliti vaksin Nusantara.

Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hanya dapat dilaksanakan di fasyankes milik masyarakat atau swasta yang memenuhi syarat dan bukan merupakan tempat layanan vaksinasi program prioritas pemerintah. Mengingat pentingnya program vaksinasi, pemerintah berharap masyarakat mendukung dan berpartisipasi aktif mengikuti setiap tahapan pelaksanaannya. Selain itu, pihaknya juga sedang mempersiapkan program vaksinasi mandiri yang terdiri atas kesiapan infrastruktur, SOP, serta sumber daya manusia. “Agar program vaksinasi yang diberikan mulai dari tahapan mendapatkan vaksin, distribusi hingga vaksin digunakan oleh pasien tetap terkontrol dan sesuai tujuan serta manfaatnya,” kata Ichsan. Presiden Joko Widodo memberikan lampu hijau penggunaan skema vaksinasi mandiri oleh perusahaan di Indonesia untuk mempercepat proses kekebalan komunal.

Sedangkan untuk vaksinasi mandiri hanya bisa dilakukan di Fasyankes milik masyarakat/swasta yang memenuhi syarat. Dan fasyankes untuk vaksinasi gotong royong bukanlah tempat pelayanan vaksinasi program seperti yang sudah diatur pada Pasal 22 Ayat 2. Kamar Dagang dan Industri Indonesia memperkirakan, sedikitnya 20 juta pekerja di sektor formal bisa mengikuti program vaksinasi mandiri oleh perusahaan. Saat ini, vaksin-vaksin tersebut masih dalam proses data mutu dan registrasi dari perusahaan yang memproduksinya. Mutu setiap vaksin harus terjamin sebelum diberikan pada masyarakat dalam program vaksinasi mandiri. Dalam hal distribusi, vaksinasi gotong royong dilaksanakan oleh PT Bio Farma ke fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta yang bekerja sama dengan badan hukum atau badan usaha.

Ketika ditanyakan, mengapa dirinya bersedia padahal BPOM belum memberikan izin uji klinik tahap 2, Melky mengklaim bahwa sebenarnya BPOM sendiri telah menyetujui kelanjutan daripada penelitian vaksin Nusantara. Dari berbagai rapat yang dilakukan di DPR RI, dan juga di RS Kariadi, Semarang, diperoleh hasil uji klinik fase 1 menunjukkan potensi produk vaksin yang baik dan tidak ada hal yang membahayakan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena membenarkan dirinya menjadi salah satu relawan yang diambil sampel darahnya untuk dijadikan penelitian vaksin Nusantara. “Kami prinsipnya mendukung penuh pengembangan penelitian, tapi pengembangan penelitian harus memenuhi syarat. Apalagi sekarang era dimana vaksin terbatas, negara punya uang belum tentu bisa beli vaksin, karena vaksinnya terbatas, nah ini memang perlu untuk menyegerakan penelitian.

Vaksinasi Mandiri

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyoroti rencana pemerintah membuka vaksinasi mandiri untuk masyarakat. Koalisi masyarakat untuk Keadilan Kesehatan Covid-19 menolak rencana pembukaan vaksin mandiri. Menurut koalisi, vaksinasi mandiri adalah bentuk komersialisasi. Swasta dilarang melakukan impor vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi dan sudah disepakati seiring pemberian izin dari pemerintah kepada swasta untuk dapat melakukan vaksinasi mandiri.

Peran swasta dalam vaksinasi mandiri, demikian Presiden, sangat penting untuk mewujudkan Head immunity atau imunitas kelompok. Dengan peran swasta dalam vaksinasi gotong royong, beban APBN bisa dikurangi dan masa vaksinasi bisa diperpendek hingga kurang dari satu tahun. Ia menjelaskan, bahwa vaksinasi ini sangat penting bagi perusahaan. Sebab, mereka menyadari bahwa untuk melawan pandemi covid-19 ini tidak cukup dengan protokol kesehatan tapi juga diperlukan vaksin. “Saya sangat mengapresiasi hal ini (vaksinasi mandiri-purple), karena perusahaan rela mengeluarkan uang untuk memvaksinasi karyawannya sehingga program vaksinasi bisa berjalan lebih cepat,” kata Arif. Carmelita menambahkan, perusahaan yang ingin mengikuti program ini, harus terlebih dulu mendaftarkan ke Kadin.